DPD RI bergerak cepat untuk mitigasi krisis air di Bali dengan meminta Kemenhut mengirim 10.000 bibit pohon segera.
Pulau Bali, yang keindahan alamnya mendunia, kini menghadapi krisis air bersih dan bencana hidrometeorologi. Degradasi lingkungan akibat alih fungsi lahan hutan menjadi sorotan utama. Menanggapi kondisi ini, Komite II DPD RI meminta Kementerian Kehutanan segera mengirim 10.000 bibit pohon untuk penghijauan kembali.
Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Siaga Bencana.
Bali Dihantui Krisis Air Bersih
Permintaan 10.000 bibit pohon disampaikan Anggota Komite II DPD RI, Ni Luh Djelantik, dalam rapat koordinasi penanggulangan bencana di Denpasar, Sabtu, 17 Januari 2026. Ia menekankan urgensi menanam kembali pohon di Bali, langkah yang diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk masalah ketersediaan air bersih.
Ni Luh Djelantik menjelaskan bahwa meskipun angka 10.000 terkesan kecil, ini adalah langkah awal yang signifikan. “Kita mulai dari 10.000 pohon dulu,” ujarnya, menandakan komitmen untuk memulai upaya penghijauan yang masif. Inisiatif ini didasari pada kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem hutan sebagai penopang utama sumber daya air.
Pohon-pohon yang akan ditanam, menurut Ni Luh Djelantik, diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah se-Bali untuk menentukan jenisnya. Namun, ada satu kriteria penting: pohon tersebut harus memiliki kemampuan tinggi dalam mengikat air. Kriteria ini memastikan bahwa setiap bibit yang ditanam akan berkontribusi maksimal terhadap konservasi sumber daya air.
Dampak Alih Fungsi Lahan Hutan
Ketua Komite II DPD RI, Badikenita Br Sitepu, menyoroti permasalahan serius alih fungsi lahan hutan di Bali. Dalam pertemuan tersebut, dilaporkan banyak area hutan yang kini beralih fungsi menjadi lahan perkebunan buah, seperti durian hingga pisang cavendish. Perubahan fungsi lahan ini memiliki konsekuensi besar terhadap keseimbangan ekologis.
Alih fungsi lahan hutan secara masif berakibat pada berkurangnya fungsi hutan sebagai penampung dan pengatur siklus air. Hutan yang semula berfungsi sebagai “sponge” alami kini tidak lagi mampu menahan air hujan secara optimal. Akibatnya, air langsung mengalir ke permukaan tanpa sempat terserap ke dalam tanah.
Kondisi ini memicu dampak domino yang berbahaya. Badikenita menjelaskan, “Kalau air bawah tanah kita sudah terlalu banyak ini terjadi rongga-rongga kosong dalam tanah. Ini bisa rawan loh menjadi banjir.” Kekosongan rongga dalam tanah dapat menyebabkan struktur tanah menjadi tidak stabil dan meningkatkan risiko bencana banjir serta tanah longsor.
Baca Juga: DPD RI Desak Kemenhut Kirim 10.000 Bibit Pohon ke Bali, Demi Cegah Bencana
Pentingnya Penanaman Pohon Masif
Oleh karena itu, penanaman pohon secara masif di Bali menjadi sebuah keharusan. Langkah ini bukan sekadar upaya penghijauan biasa, melainkan strategi mitigasi bencana yang krusial. Pemerintah daerah diharapkan untuk segera mengimplementasikan program penanaman pohon ini di seluruh wilayah yang membutuhkan.
Selain penanaman pohon, Badikenita juga menekankan pentingnya edukasi dan literasi kepada masyarakat mengenai mitigasi bencana. Pemahaman masyarakat tentang peran hutan dan dampak kerusakan lingkungan adalah kunci keberhasilan program ini. Kesadaran kolektif akan mendorong partisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Senator dari Sumatera Utara itu menegaskan, “Terutama perlu penanaman pohon kembali di beberapa kawasan hutan supaya sumber air bersih (terjaga).” Penjagaan sumber air bersih menjadi prioritas utama demi keberlangsungan hidup dan pariwisata Bali. Investasi pada lingkungan adalah investasi masa depan.
Tindak Lanjut Dan Fokus Anggaran
Badikenita menyatakan bahwa hasil rapat koordinasi mengenai kebencanaan ini akan disampaikan kepada kementerian terkait. Harapannya, laporan ini dapat segera ditindaklanjuti dengan kebijakan dan program nyata. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk menangani permasalahan lingkungan yang kompleks ini.
Pembahasan juga mencakup penganggaran mitigasi bencana dan lingkungan hidup dari masing-masing provinsi pada tahun 2026. Bali, dengan ketergantungannya pada pariwisata, memiliki kepentingan besar dalam menjaga kelestarian lingkungannya. “Bali itu penting isunya ya karena mostly pendapatan daerahnya dan penghasilan masyarakat dari pariwisata,” tandasnya.
Fokus anggaran pada mitigasi bencana dan lingkungan hidup di Bali adalah investasi strategis. Lingkungan yang terjaga tidak hanya mencegah bencana, tetapi juga mendukung keberlanjutan sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen DPD RI terhadap masa depan Bali.
Jangan lewatkan update berita seputaran Siaga Bencana serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari detik.com
- Gambar Kedua dari lifestyle.kompas.com
